Siberkaltim.co – SUASANA Gedung Assessment Center UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Kalimantan Timur di Samarinda, Senin pagi, 18 Mei 2026, tampak lebih sibuk dari biasanya.
Di ruang itulah empat pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjalani tahapan penting dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Kabupaten Kutai Barat.
Mereka datang bukan sekadar mengikuti ujian birokrasi. Di pundak para peserta, tersimpan harapan tentang arah baru tata kelola pemerintahan di daerah yang tengah menghadapi tantangan pembangunan semakin kompleks.
Empat nama yang mengikuti assessment itu adalah Erik Vicktory, Kepala DPMK Kutai Barat; Kamius Junaidi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Mobilala, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat; serta Pilip, Kepala DPUPR Kutai Barat.
Di hadapan para peserta dan tim asesor, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin membuka langsung proses assessment tersebut. Ia menegaskan bahwa seleksi itu bukan sekadar memenuhi prosedur administratif pemerintahan.
Bagi Frederick, proses tersebut merupakan ikhtiar mencari sosok birokrat yang tidak hanya cakap bekerja, tetapi juga memiliki integritas dan visi kepemimpinan yang kuat.
“Penilaian ini penting untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar profesional dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ucapan itu terasa relevan dengan situasi Kalimantan Timur saat ini. Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara, daerah-daerah di sekitarnya dituntut bergerak lebih cepat. Pemerintah daerah tak lagi cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi. Mereka dituntut adaptif, inovatif, dan mampu menjawab perubahan zaman.
Kutai Barat menjadi salah satu daerah yang ikut menghadapi dinamika tersebut. Kebutuhan terhadap birokrat visioner semakin mendesak, terutama untuk memperkuat pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Frederick mengingatkan bahwa aparatur sipil negara harus menjadi teladan, bukan hanya dalam disiplin dan loyalitas, tetapi juga dalam kemampuan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“ASN tidak cukup hanya bekerja secara rutinitas administratif. Tetapi harus mampu menghadirkan inovasi, solusi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Di tengah proses seleksi itu, pesan paling kuat justru datang saat Frederick berbicara tentang makna jabatan. Menurut dia, jabatan bukan sekadar posisi atau kewenangan administratif, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pernyataan itu membuat proses assessment terasa lebih dari sekadar persaingan menuju kursi Sekretaris Kabupaten. Ada tanggung jawab moral yang ikut dipertaruhkan.
Menjelang akhir kegiatan, Frederick menyampaikan apresiasi kepada tim asesor dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi. Ia berharap tahapan yang berlangsung dapat berjalan objektif dan transparan sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan Kutai Barat.
Kepada empat peserta yang mengikuti seleksi, ia berpesan agar menjalani seluruh tahapan dengan sungguh-sungguh serta menunjukkan kemampuan terbaik, mulai dari kompetensi teknis hingga kemampuan sosial kultural.
“Saya percaya seluruh peserta adalah putera daerah terbaik Kubar yang memiliki dedikasi untuk membangun daerah,” ujarnya.
Di balik ruang assessment yang dipenuhi lembar penilaian dan sesi wawancara itu, Kutai Barat sesungguhnya sedang mencari lebih dari sekadar pejabat baru. Daerah itu tengah mencari nahkoda birokrasi yang mampu membawa perubahan di tengah arus besar pembangunan Kalimantan Timur. (luk)
