UJOH BILANG, Siberkaltim.co – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mahakam Ulu, Didik Subagya, menyampaikan bahwa pembangunan Bandara Ujoh Bilang masih terus berjalan secara bertahap dan sesuai dengan rencana induk (master plan) dari Dinas Perhubungan.
“Pembangunan bandara sudah kami mulai sejak tahun 2023. Saat itu kita mulai dengan pembukaan jalan akses menuju lokasi airstrip. Tahun ini dilanjutkan dengan pengaspalan runway dan pembangunan terminal penumpang, yang saat ini sudah dalam proses lelang,” jelas Didik saat dihubungi, Selasa (10/6).
Menurutnya, untuk membuat bandara hingga berfungsi penuh, dibutuhkan anggaran yang besar dan proses yang tidak singkat.
“Kalau merujuk pengalaman saya saat dua kali terlibat membangun bandara di Kutai Barat, biayanya bisa mencapai Rp 500 hingga Rp 600 miliar untuk fasilitas sisi darat sampai benar-benar fungsional,” terangnya.
Ia menyebut, tahun ini runway yang dibangun telah mencapai panjang 750 meter, yang memungkinkan untuk didarati pesawat kecil jenis Kasa dengan kapasitas sekitar delapan penumpang.
“Tahun ini runway sudah bisa digunakan untuk pesawat kecil. Tapi memang belum berfungsi penuh karena masih dalam tahap pengerjaan,” jelas Didik.
Hingga saat ini, anggaran yang telah digelontorkan dari pihak PUPR Mahulu mencapai sekitar Rp 149 miliar. Namun Didik menegaskan bahwa pembangunan bandara dilakukan berdasarkan master plan dari Dinas Perhubungan, sementara PUPR hanya bertugas membangun sesuai spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan.
“Jadi kalau saat ini belum berfungsi, ya memang masih berproses. PUPR hanya menjalankan konstruksi berdasarkan perencanaan dari Dishub,” tegasnya.
Selain dari APBD Mahulu, tahun ini pembangunan sisi darat bandara juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Ada bantuan dari provinsi sekitar Rp 34 miliar untuk sisi darat, sesuai dengan misi dan arahan Pak Gubernur saat kunjungan kedua ke Mahulu,” tambahnya.
Pembangunan bandara ini juga telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), meskipun sampai saat ini belum mendapatkan anggaran dari Kementerian Perhubungan.
Didik mengingatkan bahwa membangun bandara tidak sesederhana membangun jalan, terutama di wilayah yang infrastrukturnya masih sangat terbatas seperti Mahulu.
“Pembangunan ini bertahap dan harus sesuai prosedur, karena bandara bukan proyek kecil. Tapi langkah-langkah menuju fungsionalitas sudah berjalan,” pungkasnya. (*)
Editor : Lukman Hakim
